Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu;
2. berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 ini adalah:

1. Pasal 18 ayaL (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri DaIam Negeri Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016;
22. Peraturar Gubernur Nomor 77 tahun 2017.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (121.89 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.