Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
26. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020
27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Prinsip Dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa;
Kewajiban Dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
Penegakan Kode Etik;
Majelis Pertimbangan Kode Etik;
Sekretariat;
Pengaduan;
Pemeriksaan dan Keputusan;
Ketentuan Sanksi;
Pendanaan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.27 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.