Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2018

Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam mewujudkan pemuda yang beriman dan bertqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta profesional dalam rangka pembangunan Aceh yang bersyariat Islam, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda Aceh mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Aceh serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
dalam pembangunan Aceh, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan segala potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Aceh;
Dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh sacara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Untuk melaksanakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2018 ini adalah:

: UUD 1945,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015.

Peraturan ini berisi tentang:
Ketentuan Umum;
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh;
Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda;
Perencanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh;
Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh;
Prasarana dan Sarana;
Organisasi Kepemudaan;
Koordinasi;
Penghargaan;
Kerjasama dan Kemitraan;
Peran Serta Masyarakat;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pendanaan;
Sanksi Administratif, dan
Ketentuan Penutup.