Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018

PeraturanPedia.com – Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Penanaman modal memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan, sehingga potensi sumber daya ekonomi Aceh dapat menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat dioptimalkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dibutuhkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
4. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan Qanun Aceh;
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
6. Berdasarkan pertimbangan itu perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 ini adalah:

1. UUD 1945,
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956,
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000,
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2006,
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009,
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018,
12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010,
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

Peraturan ini berisi tentang:
Ketentuan Umum;
Kebijakan Penanaman Modal Di Aceh;
Bentuk dan Kedudukan Badan Usaha;
Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab;
Pemebrian Kemudahan Fasilitas Penanaman Modal;
Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh;
Tahapan Perizinan;
Nonperizinan;
Kepuasan Penanam Mdoal dan Masyarakat;
Pengaduan;
Gugatan;
Penyelesaian Sengketa;
Larangan dan Sanksi;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.