Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2019

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka menjadikan tertib kearsipan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publuk, perlu penyelenggaraan kearsipan;
bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektir publik, kecuali yang menjadi urusan pemerintah.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012.

Dalam Qanun Daerah ini diatur 104 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Aceh;
BAB III Kebijakan Kearsipan Aceh;
BAB IV Pembinaan Kearsipan;
BAB V PengelolaanArsip;
BAB VI Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
BAB VII Pembentukan Simpul Jaringan;
BAB VIII Sumber Daya Kearsipan;
BAB IX Layanan Jasa Kearsipan;
BAB X Peran Serta Masyarakat;
BAB XI Kerja Sama;
BAB XII Koordinasi;
BAB XIII Penghargaab;
BAB XIV Pendanaan;
BAB XV Ketentuan Pidana;
BAB XVI Ketentuan Penutup