Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2018

PeraturanPedia.com – Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa daerah aliran sungai merupakan sistem penyangga kehidupan berupa kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang memerlukan pengelolaan secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan multi disiplin ilmu untuk pembangunan yang berkelanjutan;
Kondisi daerah aliran sungai di Aceh telah menurun yang dicirikan oleh meningkatnya frekuensi bencana banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi menjadi kewenangan Provinsi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2018 ini adalah:

: UUD 1945,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, P Nomor 37 Tahun 2012, dan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II Tahun 2009.

Peraturan ini berisi tentang:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup dan Cakupan Pengelolaan;
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh;
Tim Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
Perencanaan;
Pelaksanaan;
Monitoring dan Evaluasi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat;
Insentif;
Larangan;
Sumber Dana;
Penyelesaian Sengketa;
Ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Peralihan, dan
Penutup.