Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. bahwa untuk menjamin penyelenggaran pengelolaan informasi publik yang berkualitas, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria pengelolaan informasi publik;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Aceh kepada masyarakat;
4. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dalam bidang komunikasi dan informatika, pemerintah Aceh berwenang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Aceh.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008.

Dalam Qanun Daerah ini diatur 50 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Badan Publik;
BAB III Hak Pemohon dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik;
BAB IV Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan;
BAB V Informasi yang Dikecualikan;
BAB VI Pengelolaan Pelayanan Informasi;
BAB VII Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
BAB VIII Mekanisme Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa;
BAB IX Komisi Informasi Aceh;
BAB X Kerja Sama;
BAB XI Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi;
BAB XII Ketentuan Pidana;
BAB XIII Ketentuan Lain-lain;
BAB XIV Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.72 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.