Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. Mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung tentang peraturan mengenai pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sedangkan keduanya menurut Undang-undang adalah merupakan unsur pimpinan, maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
2 Tahun 1988
Tahun
1988
Tentang
SE MA Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri
Ditetapkan Tanggal
18 Februari 1988
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 melalui link di bawah ini:

Download PDF (72.34 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024

Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024

Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024

Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024

Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024

Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More