Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Salah Satu Pihak dalam Sengketanya Adalah P4P

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lembaga P4P dibubarkan;
  2. Bahwa timbul permasalahan karena sebelum lembaga tersebut dibubarkan ada sejumlah putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menghukum P4P sebagai Tergugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum tertentu, akan tetapi ketentuan peralihan Bab VII Pasal 124 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur tata cara eksekusinya, sehingga penyelesaian perkara tersebut terhambat;

DETAIL PERATURAN

Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
8 Tahun 2009
Tahun
2009
Tentang
SE MA Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Salah Satu Pihak dalam Sengketanya Adalah P4P
Ditetapkan Tanggal
7 April 2009
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009 melalui link di bawah ini:

Download PDF (551.42 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup…

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan…

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More