Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973

Penguasaan Terhadap Tanah-tanah Perkebunan Terlantar dan atau Ditelantarkan di Daerah Propinsi Jawa Barat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.45/DJA/TAHUN 1973

Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.n. Perkebunan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973

Pengawasan Pemindahan Hak-hak Atas Tanah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973

Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973

Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973

Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973

Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973

Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973

Badan Pemeriksa Keuangan