Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973
Penguasaan Terhadap Tanah-tanah Perkebunan Terlantar dan atau Ditelantarkan di Daerah Propinsi Jawa Barat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.45/DJA/TAHUN 1973
Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.n. Perkebunan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973
Pengawasan Pemindahan Hak-hak Atas Tanah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973
Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973
Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973
Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973
Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973
Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973
Badan Pemeriksa Keuangan