Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950
Perobahan Undang-undang. Postspaarban (staatsblad 1934 Nomor 653. 1937 Nomor 176 dan 197 dan 1941 Nomor 295)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 Nomor 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 Nomor 582)
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950
Perguruan Tinggi
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950
Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950
Peraturan Gaji Militer Tahun 1950,
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950