Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

PERTIMBANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 ini ditetapkan dengan pertimbangan

1. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan dan mengoptimalkan tata kelola minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit kemasan dan menyelaraskan kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat.
2. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan

ABSTRAK PERATURAN

perdagangan

2024

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 18, BN.2024 (482)/18 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan dan mengoptimalkan tata kelola minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit kemasan dan menyelaraskan kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat; b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, minyak goreng sawit kemasan, tata kelola minyak goreng rakyat, penggunaan merek minyakkita dalam program minyak goreng rakyat, pembinaan dan pengawasan program minyak goreng rakyat, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 hlm

Tutup

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

• Sekretariat Website JDIH BPK
• Ditama Binbangkum – BPK
• Jalan Gatot Subroto 31
• Jakarta Pusat, 10210
• Telp (021) 25549000 ext. 1521

SITEMAP

• Subjek
• Jenis
• Tahun
• Perwakilan
• Glosarium
• Tematik

LINK TERKAIT

• www.bpk.go.id
• www.jdih.bpk.go.id
• www.jdihn.go.id

---

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan

Download Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 melalui link di bawah ini:

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Definisi:
BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.