Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1998

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1998 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan Pimpinan Mahkamah Agung RI. permohonan kasasi perkara pidana untuk terdakwa yang berada dalam status tahanan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 1987 tentang Pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1987 tentang Permohonan penetapan penahanan oleh Mahkamah Agung RI bagi terdakwa yang berada dalam tahanan Belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengadakan perubahan dan perbaikan proses penyelesaian perkara yang menyentuh perlindungan terhadap hak asasi seseorang, khususnya yang bertalian dengan Penetapan Penahanan dan atau perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Agung perlu untuk menegaskan kembali mengenai pengiriman berkas perkara kasasi yang terdakwanya berada dalam status tahanan.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
2 Tahun 1998
Tahun
1998
Tentang
SE MA Tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan
Ditetapkan Tanggal
10 September 1998
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1998 melalui link di bawah ini:

Download PDF (87.88 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup…

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan…

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More